Kabardedikan.com, Luwu – Satu bulan lebih mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Luwu sementara, akhirnya Ahmad Gazali dilantik sebagai Ketua DPRD definitif periode 2024-2029 dalam rapat paripurna, Senin, 14 Oktober 2024, di ruang paripurna DPRD Luwu.
Pelantikan unsur pimpinan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan nomor: 1201/X/TAHUN 2024, yang memutuskan Ahmad Gazali dari Fraksi Nasdem sebagai Ketua DPRD Luwu dan Andi Mammang dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua.
Ketua Pengadilan Negeri Belopa, Andi Adha, mengambil sumpah kedua unsur pimpinan tersebut. Ia mengingatkan bahwa sumpah yang diambil para unsur pimpinan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, serta tanggung jawab terhadap UUD 1945 dan kesejahteraan masyarakat.
“Apakah saudara bersedia disumpah?” tanya Andi Adha. “Bersedia,” jawab Ahmad Gazali dan Andi Mammang.
Ahmad Gazali mengatakan bahwa pengucapan sumpah dan janji ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan politik yang harus dipegang teguh sebagai pimpinan DPRD.
“Tugas yang akan dijalankan adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, menyusun kebijakan yang pro-rakyat, serta memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Gazali saat membawakan sambutannya sebagai Ketua DPRD Luwu definitif.
“Kami berharap agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu menjalin sinergi, baik dengan eksekutif maupun dengan masyarakat. Kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif,” sambungnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Luwu, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa pelantikan unsur pimpinan DPRD Luwu ini adalah bagian dari upaya memacu program pemerintah daerah agar bisa berjalan dengan baik.
“Dengan adanya unsur pimpinan (definitif), Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Luwu telah sempurna sehingga fungsi-fungsi DPRD bisa berjalan dengan optimal,” ujarnya.
Dilantiknya unsur pimpinan DPRD kata Pj Bupati Luwu, program kerja pemerintah daerah bisa berjalan, salah satunya yang paling mendesak adalah penyusunan dan penetapan APBD tahun anggaran 2025 yang harus ditetapkan paling lambat akhir November.
Pada pelantikan tersebut, hanya dua unsur pimpinan yang diambil sumpahnya. Sementara satu unsur pimpinan lagi yang berasal dari Fraksi Golkar belum dilantik karena rekomendasi siapa yang diutus belum sampai di Sekretariat DPRD Luwu. (Jayanto)
Komentar