Kabardedikan.com, Jakarta —Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyebutkan, penerima bantuan pangan beras 10 kg pada tahun 2024 tak lagi menggunakan data Kemensos. Namun diusulkan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK.
Data dari Kementerian Sosial mencapai 21 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan dari data P3KE dari Kemenko PMK mencapai 22 juta lebih KPM.
“Adapun data Kemenko tersebut diuraikan dalam tiga desil. Desil satu jumlah KPM mencapai 6,8 juta, kemudian desil dua 7,4 juta dan desil tiga 7,6 juta KPM,” ujar Sarwo Edhy Sekretarus Utama Bapanas dalam keterangan yang diterima RRI tahun lalu.
Sarwo mengatakan, penyaluran pangan beras pada tahun 2024 terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama periode Januari-Maret dan tahap kedua April-Juni.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, jika APBN mencukupi, bantuan pangan ini akan dilanjutkan lagi April hingga Mei. Penyaluran perdana bantuan pangan yang berasal dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan stok Bulog saat ini cukup.
“Kami sudah diskusi dengan Bapak Presiden minta setelah ini dengan Bapak Menteri Pertanian berkoodinasi untuk offtake, karena pupuk disiapkan, benih disiapkan, sehingga Oktober (tahun lalu) dan Maret ini harusnya sudah mulai tanam di dalam negeri. Jadi Bulog diminta untuk siap-siap menjadi offtaker,” terangnya.
Arief menekankan bantuan pangan beras tahun 2024 terdapat perubahan database penerima bantuan. Tahun 2024, NFA dan Bulog bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran,” jelas Arief.
Bantuan pangan beras ini adalah salah satu program pemerintah untuk menjadi bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino.
Arief mengatakan dengan pemerintah membantu beras 10 kg setiap bulannya, akan cukup membantu kebutuhan konsumsi bulanan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Ini karena konsumsi beras per kapita di Indonesia rata-rata berada di 6,6 kg dalam sebulan.
“Adanya bantuan pangan beras ini juga turut andil sebagai salah satu upaya penurunan daerah rentan rawan pangan di 2023. Tentunya beriringan dengan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, sehingga secara sinergis dapat membuahkan hasil yang positif dan berprogres baik,” ungkap Arief.
Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, rata-rata konsumsi per kapita sebulan menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir, pola konsumsi beras per kapita dalam sebulan mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari sebesar 6,4 kg pada tahun 2019 menjadi 6,6 kg pada tahun 2023.
“NFA pada 2023 telah menyusun FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan. Hasilnya cukup menggembirakan. Pada 2023 jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 68 kabupaten/kota. Sementara di 2022 terdapat sampai 74 kabupaten/kota. Ini artinya situasi ketahanan pangan Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, FSVA 2023 menyimpulkan adanya perubahan positif tingkat kerentanan rawan pangan, dari semula 14 persen di 2022 terdepresiasi menjadi 13 persen di 2023. Ini menandakan pada FSVA 2022 terdapat 74 kabupaten/kota teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan atau prioritas 1-3.
Kemudian FSVA pada tahun ini, terjadi perubahan yang membaik berupa penurunan jumlah menjadi 68 kabupaten kota daerah rentan rawan pangan.
Dengan tingkat kerentanan yang semakin mendekati target 12 persen atau sekitar 61 kabupaten/kota, ini semakin mendekati pencapaian target sebagaimana termaktub dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024. (*)
Komentar