Keuangan Seret, Sejumlah Proyek di Luwu Alami Tunda Bayar

Kabardedikan.com, Luwu — Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki utang sebesar Rp 14 Miliar atas sejumlah proyek yang mengalami tunda bayar. Hal itu terungkap dalam rapat Komisi III DPRD Luwu membahas pelepasan aset jalan Luwu bersama BPKAD, Inspektorat dan Bapeda Luwu pada Kamis, 18 Januari 2024.

Kepala Badan Pengolala Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Luwu Muhammad Rudi mengatakan, adanya utang itu lantaran lambatnya pelaksanaan proyek dan pendapatan daerah tidak mencapai target.

“Kenapa banyak tunda bayar itu karena kontrak belum selesai sedangkan batas akhir pencairan itu sampai tanggal 21 ( Desember 2023). Artinya hingga batas itu sudah proses PHO,” kata Rudi dalam rapat itu. Dirinya menambahkan, pihaknya menunggu hasil pemeriksaan inspektorat atas sejumlah proyek tersebut.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Luwu Sulaiman Ishak mengatakan adanya sejumlah kegiatan mengalami tunda bayar lantaran terkendala dalam persyaratan administrasi. Sehingga segala hal yang menjadi tunda bayar kata Sulaiman menjadi utang dan harus dibayarkan.

Senada Sulaiman, Ketua II DPRD Luwu Zulkifli sepakat untuk utang daerah segera diselesaikan. Akan tetapi kata dia, dalam penyelesaian tunda bayar yang menjadi utang daerah perlu mencari skema lain selain harus melepas aset jalan ke PT Masmindo.

Sebab kata Zulkifli, dalam melepas aset itu, perlu dilakukan secara hati-hati dan teliti agar tidak melanggar aturan. “Jika masalah tunda bayar ini tanpa harus melepas aset dengan skema lain skema apa, seperti apa agar aman,” tuturnya.

Sekedar informasi, dalam rapat itu, pelepasan aset jalan ke PT Masmindo salah satu skema Pemerintah Luwu dalam menyelesaikan tunda bayar ini. Akan tetapi pelepasan itu masih terkendala di DPRD Luwu.

Di tempat lain, salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek di Luwu mengatakan, hingga saat ini dirinya belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan. Totalnya Rp 600 juta lebih. Kata dia, proyek yang dikerjakan selesai tepat waktu.

Terlebih kata dia, dirinya sudah mendapatkan SPM atau surat perintah membayar. Akan tetapi hingga saat ini dirinya belum menerima hasil kerja kegiatannya.

Kontraktor yang enggan disebutkan namanya ini juga merasa gelisah. Sebab apakah proyek yang telah dikerjakan itu akan betul-betul dibayar dalam waktu dekat ini, melihat kondisi keuangan daerah yang tidak menentu.

“Was-was juga sih, apalagi tidak ada kepastian apakah kami ini dibayar atau tidak,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan, hingga saat ini berutang kepada sejumlah pekerja dan material yang digunakan dalam proyek tersebut. “Semoga saja cepat terselesaikan, apalagi kita juga butuh dana ini,” pungkasnya. (Jayanto)

Komentar