Kabardedikan.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo mengatakan, program bantuan sosial bagi warga kurang mampu tetap dilanjutkan. Akan tetapi kata dia, program ini harus tepat sasaran.
“Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran,” katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2023.
Olehnya itu, Jokowi Kementerian dan lembaga terkait memastikan bantuan itu, termasuk bantuan pangan, bantuan program keluarga harapan atau PKH dan bantuan langsung tunai tepat sasaran.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana beberapa waktu lalu menjawab usul untuk menghentikan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024. Menurutnya, bantuan ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024 akan tetapi, program bantuan sosial ini membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” kata Ari dikutip dari Antara.
Dirinya menegaskan, penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. “Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” kata dia.
Ari menjelaskan, sasaran program bantuan sosial sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud Md sempat mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming lantaran mengusulkan penundaan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial sampai pemilihan presiden tahun 2024 selesai. (*)
Komentar