Pelatihan Pengelohan Biji Kakao Menjadi Bubuk Coklat Bagi IKM Kota Palopo

Palopo,Kabardedikan.com — Dalam rangka mendukung penguatan dan peningkatan kualitas serta kapasitas para pelaku Industri Kecil Menengah ( IKM ), Kantor Pertanahan Kota Palopo bekerja sama dengan Dinas perindustrian Kota Palopo melakukan kegiatan pendampingan penanganan akses reforma agraria dalam bentuk pelatihan pengelolaan biji kakao menjadi bubuk coklat bagi sejumlah perwakilan kelompok tani dari kelurahan Sendana di komplek kantor dinas perindustrian, Rabu (25 Agustus 2021).

Menurut Ka.Kantor Pertanahan Kota Palopo
Didik Purnomo S.St .M.Si ketika membuka acara tersebut mengingatkan bahwa pembinaan pelaku Industri Kecil Menengah butuh kolaborasi dari berbagai pihak, dengan begitu dirinya berharap agar para pelaku IKM dapat semakin bersemangat,serta memperoleh tambahan wawasan dan keilmuan terkait usaha yang mereka lakoni.

” Karena pandemi, kami utus 10 perwakilan pelaku IKM dari 100 pelaku yang kami dampingi ” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian Drs.H.Burhan Nurdin,M.Si bahwa pelaku IKM perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Namun demikian dirinya berharap para pelaku IKM perlu menumbuhkan semangat kemandirian dalam mengelola usahanya dengan memanfaatkan potensi serta mengubah pola pikir dalam menata usahanya. Dirinya juga berharap agar pelaku IKM memulai dari hal terkecil namun dapat berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan diri sendiri dan orang sekitarnya.

” Semoga dengan banyaknya produk IKM yang diminati, kita berharap suatu saat di Kota Palopo terdapat sentra pemasaran produk lokal buatan IKM, sehingga memudahkan konsumen dalam memperoleh produk olahan IKM, ” tentunya dengan memperhatikan sisi kualitas produknya ” tandas mantan Asisten 1 Setda Palopo ini.

Pelatihan pengelohan biji kakao tersebut berlangsung selama satu hari dan dipandu oleh tim teknis dinas perindustrian. Turut hadir dalam kesempatan Kepala Bappeda Palopo Hj.Raodatul Jannah dan sejumlah anggota tim penanganan akses reforma agraria kota Palopo.(rls/vee)