Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Luwu mengusulkan, Kabupaten Luwu sudah bisa Universal Health Covarage (UHC) atau cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 95 persen dari jumlah penduduk atau sederhannya BPJS gratis.
Usulan itu berkali-kali disampaikan DPRD Luwu agar persoalan BPJS masyarakat kerap tidak aktif ini bisa diselesaikan, apalagi jaminan kesehatan ini kebutuhan asasi masyarakat.
DPRD Lumu melalui Komisi 1 kembali menggaungkan kebutuhan primer masyarakat itu dalam rapat bersama BPJS Kesehatan Luwu, Dinas Kesehatan, Sosial dan Capil di ruang Komisi 1, Selasa, 4 Juni 2024.
Anggota Komisi 1 DPRD Luwu Basaruddin mengatakan, tidak ada alasan tahun depan Kabupaten Luwu tidak UHC, bahkan kata dia, kebutuhan jaminan kesehatan gratis ini semestinya menjadi prioritas pertama.
“Kita mau garansi tahun depan, Luwu bisa UHC di 2025, apapun alasannya. Kita nomor duakan infrastruktur yang penting kita UHC,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Kesehatan Luwu agar bisa menghitung secara cermat berapa dana yang perlu disiapkan agar jaminan kesehatan gratis itu bisa direalisasikan, kalau bisa pesan dia, penganggaran jaminan kesehatan masyarakat ini satu kali saja hingga bulan 12.
“Saya harap Dinas Kesehatan bisa menghitung dengan baik, berapa sebenarnya anggaran yang kita butuhkan. Di Juli atau Agustus nanti kita sudah membahas APBD lagi, kita berupaya program UHC bisa dimasukkan,” tandasnya.
Senada Basaruddin, Andi Muharrir anggota Komisi 1 DPRD Luwu juga mengharapkan, Luwu tahun depan bisa UHC. Olehnya itu, ia meminta secara pasti anggaran real yang harus dibutuhkan Pemda Luwu untuk program tersebut.
“Yang kita mau, kira-kira kita butuhkan angaran berapa, persyaratannya apa, agar nanti pada pembahasan APBD 2025 kita masukan sekaligus sampai bulan 12,” ujar politisi Golkar ini.
Sejurus itu Kepala Cabang BPJS Luwu Nuryanti mengungkapkan jika berhitung anggaran yang dibutuhkan untuk menuju UHC saat ini, sebesar Rp 35 Miliar dengan catatan tidak ada penonaktifan kepesertaan BPJS dari pusat.
Sebab kata dia, kepesertaan BPJS terbesar di Luwu berasal dari pusat. Sebagai datanya dari jumlah penduduk Luwu tahun 2023 sebanyak 377.580 jiwa, 48 persennya BPJS PBI APBN, sedangkan BPJS APBD hanya 18 persen, sisanya PNS sebesar 5 persen, pejabat daerah atau desa sebesar 2 persena dan TNI/Polri 1 persen.
“Kita bisa bicara UHC dengan anggaran sebesar Rp 35 Miliar jika tidak ada penonaktifan BPJS APBN. Ini saling berkaitan sebab komposisi terbesar kepesertaan kesehatan warga saat ini berasal dari APBN,” ujarnya.
Harapan Kabupaten Luwu untuk bisa UHC tidak hanya terkendala anggaran saja, akan tetapi dalam rapat itu juga, persoalan data yang masih belum siap.
Terlebih regulasi sekarang ini, jika sala satu anggota KK bekerja atau masuk dalam 27 jenis pekerjaan yang tidak ditanggung JKN, maka seluruh anggota keluarganya tidak aktif. (Jayanto)
Komentar