Kabardedikan.com. Lutra — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Luwu Utara yang telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari Kementerian ATR/BPN.
Hal itu disampaikannya saat membuka sekaligus menjadi narasumber pada Rakor Koordinasi GTRA Kabupaten Luwu Utara tahun 2024.
Rapat Koordinasi itu dihadiri pula Kajari Luwu Utara, Kepala BPN Luwu Utara, Perwira Penghubung, dan segenap anggota GTRA.
“Alhamdulillah sejak terbentuknya GTRA di Luwu Utara sudah cukup banyak bidang tanah masyarakat kita bantu untuk dilegalkan dan diterbitkan sertifikatnya. Saya selaku ketua GTRA mengapresiasi sampai tahun ini sudah berjalan dengan baik,” kata Indah.
Bahkan klaim dia, GTRA Luwu Utara terbaik tingkat nasional selama 3-4 tahun belakangan dan mendapatkan apresiasi dari kementerian dan provinsi.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan reforma agraria merupakan upaya mengangkat kembali dukungan atas masyarakat di bidang tanah.
“Tujuannya di antaranya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa, dan konflik agraria,” sebutnya.
Indah menyebutkan, strategi pelaksanaan Reforma Agraria yakni melegalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat.
“Memang agak menarik, negeri kita ini cukup luas dan punya lahan yang besar tapi negara hanya memberikan berdasarkan persil bidang tanah kepada masyarakat untuk mengurangi ketimpangan penguasaan,” katanya.
“Di UUD tahun 1945 disebutkan tentang bumi, air, dan semua kekayaan alam yang ada di dalam ya itu adalah milik negara, dikuasai oleh negara dan digunakan sebagian negara untuk kepentingan masyarakat dan inilah diatur lebih lanjut untuk diserahkan melalui redistribusi tanah,” sambungnya.
Dia menegaskan bahwa konsep reformasi agraria ada dua yaitu untuk penataan aset dan penataan akses.
“Untuk penataan aset sendiri yaitu penataan kembali penguasaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah”.
Kemudian untuk penataan akses yaitu program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Dalam rakor tersebut, bupati dua periode ini juga berharap berbagai ide dan pandangan yang sampaikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi reformasi agraria.
“Saya berharap sinergi dari semua pihak yang terlibat untuk implementasi program reforma agraria di Luwu Utara dapat berjalan lebih efektif lagi untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” harapnya. (*)
Komentar