Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu memanggil BKSDM Luwu dan Dinas Pendidikan ihwal pengusulan calon PPPK atau P3K sebanyak 961 dan 44 CPNS di ruang Komisi I, Kamis, 28 Maret 2024.
Persamahuan itu membahas sistem penggajian para calon ASN yang akan menelan anggaran sebesar Rp 43 Miliar per tahun.
DPRD Luwu mewanti penerimaan P3K akan membebani APBD Pokok 2024. Namun Kepala BKSDM Luwu Ahkam Basmin mengungkapkan, sistem penggajian para calon P3K akan dibayarkan pada tahun 2025.
“Terkait 961 ini pengganggaranya tahun 2025 bukan di 2024. Setelah terealisasi pengangkatannya, tetap kami kembalikan ke DPRD untuk membahas per tanggal berapa para ASN ini digaji?,” ujar Kepala BKSDM Luwu.
Ahkam juga menegaskan bahwa pengangkatan calon PPPK, klop di 961 orang dan diprioritaskan pada tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Luwu.
Sementara itu anggota dewan dari Partai Nasdem Basaruddin mempertanyakan kapan penerimaan P3K ini akan dilaksanakan, agar DPRD Luwu kata dia, bisa segera membahas penggajian pada APBD Pokok 2025.
“Kenapa kita mau percepat penerimaannya agar kita mau bahas penggajiannya di KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) 2025 di bulan Juli, ” ujar Basaruddin.
Dirinya juga memastikan bahwa seluruh pengangkatan P3K tersebut berasal dari tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Luwu, tidak ada penerimaan dari tenaga honorer dari daerah luar.
“Kita ingin bagaimana honorer di Luwu bisa tuntas. Jelas nasibnya. Kita berusaha mengurangi jumlah honorer di Luwu. Kalau ada yang mendaftar dari daerah luar, nasib honorer di Luwu tidak akan bisa selesai,” tegasnya.
DPRD Luwu nampaknya mendukung penerimaan P3K ini terutama pada formasi guru. Sebab hingga saat ini masih banyak sekolah di Luwu kekurangan guru. Sehingga melalui pengangkatan ini, kekurangan guru di Luwu bisa teratasi.
Sebelumnya Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Luwu Raehana Rahman mengatakan, hasil rapat koordinasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyetujui usulan awal P3K Kabupaten Luwu sebanyak 961 formasi P3K, ditambah 44 formasi CPNS di tahun 2024.
Untuk calon P3K, Pemkab Luwu berkomitmen untuk memprioritaskan para tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan telah lulus verifikasi validasi sesuai kriteria KemenPAN-RB.
“Adapun 44 formasi CPNS ini terbuka untuk umum. Insyaallah, pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK akan kita tuntaskan pada tahun 2025 mendatang,” pungkasnya. (Jayanto)
Komentar