Kabardedikan.com, Lutra – Kantor Wilayah Bea Cukai Malili bersama Pemkab Luwu Utara menggelar operasi terpadu dalam penertiban rokok ilegal di sejumlah toko di pasar rakyat Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Kamis, 9 Februari 2023.
Muh Rizal Fauzi Pemeriksa Bea Cukai Malili mengungkapkan hasil sidaknya bersama Satpol PP Bagian Perekonomian, DP2KUKM dan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tidak ditemukan rokok ilegal yang dimaksudkan.
“Setidaknya ada delapan toko yang kami sasar di pasar tersebut dan hasilnya tidak satupun yang kita dapati menjual rokok ilegal,” ucap Rizal.
Rokok ilegal yang jadi sasaran sidak itu ialah rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai dengan peruntukannya.
Olehnya Rizal Fauzi mengapresiasi para pedagang di Pasar Rakyat Wonokerto memiliki kesadaran untuk tidak menjual rokok ilegal.
“Dari empat jenis sasaran operasi, tidak ada yang kami amankan artinya kesadaran pedagang khususnya di Pasar Rakyat Wonokerto ini cukup tinggi terkait larangan menjual rokok ilegal,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Luwu Utara, Syaiful Amir menuturkan operasi penertiban rokok ilegal sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan, baik bea cukai maupun pemerintah daerah.
Syaiful Amir mengklaim operasi rutin yang dilakukan Bea Cukai Malili dan Pemkab Lutra ada kemajuan.
“Rata-rata masyarakat sudah menolak untuk menjual rokok ilegal bukan hanya peruntukan cukai, seperi rokok polos itu juga mulai tidak ada yang pasarkan,” ungkap Syaiful.
Demikian diungkapkan Asisten II Kabupaten Luwu Utara, M Yamin, katanya, masyarakat mulai memahami dampak menjual rokok ilegal.
“Selain menimbulkan kebocoran penerimaan negara di bidang cukai, juga muncul persaingan usaha yang tidak sehat antar pengusaha rokok,” tuturnya.
Artinya sambung Yamin, kesadaran masyarakat mulai terbangun dengan adanya operasi yang rutin kita lakukan, hal itu tidak terlepas dari kolaborasi yang terjalin selama ini antara pemerintah daerah dan bea cukai. (*)
Komentar