KABARDEDIKAN.COM, Belopa Luwu – Kemendikbudristek mengklaim Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) tahun ajaran 2022/2023 di banyak sekolah di seluruh Indonesia telah berjalan sesuai rencana. Namun di Luwu hanya 28 SD dan SMP yang menerapkan kurikulum tersebut dari 382 sekolah.
28 Sekolah itu menerapkan penyederhanaan Kurikulum K-13 ke Kurikulum Merdeka Belajar (KMB).
Dari catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu hanya 19 SD dari 274 sekolah. Tingkat Menengah Pertama atau SMP hanya 9 sekolah dari 108 sekolah. Akibatnya, sisa sekolah yang belum melakukan pendaftaran itu atau yang belum lolos saat pendaftaran masih menggunakan kurikulum K-13 untuk tahun ajaran 2022/2023 ini.
Berbagi kendala dialami sekolah di Luwu dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Salah satunya minimnya literasi degital Kepala Sekolah, sehingga tidak maksimal dalam pendaftaran Kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu pula, juga beberapa sekolah yang tidak lolos saat melakukan pendaftaran.
Rumitnya pendaftaran itu disebut-sebut membuat beberapa sekolah absen dalam KMB ini. Pasalnya, dalam pendaftaran itu sekolah dihadapkan mengisi koesioner yang menjadi acuan kategori Implementasi Kurikulum Merdeka.
Kemendikbudristek telah menyiapkan 3 jalur membantu tahap kesiapan KMB setiap sekolah. Tiga jalur tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari masing-masing satuan pendidikan, yakni: Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, atau Mandiri Berbagi.
Mandiri Belajar sendiri menerapkan prinsip dan komponen Kurikulum Merdeka, tetapi tetap menggunakan kurikulum K-13.
Implementasi Kurikulum Merdeka jalur Mandiri Berubah ialah menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sediakan pada satuan pendidikan PAUD, Kelas 1, Kelas 4, Kelas 7, atau Kelas 10.
Sedangkan Kurikulum Merdeka jalur Mandiri Berbagi, menerapkan Kurikulum Merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD, Kelas 1, 4, 7, atau kelas 10.
Dalam website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat jika di Provinsi Sulawesi Selatan sudah 1437 menerapkan Kurikulum Mandiri jalur Mandiri Belajar, sedangkan Mandiri Berubah 2759 sekolah, dan Mandiri berbagi 274 sekolah.
Di sis lain, Kepala Sekolah SDN Tarramatekeng mengatakan, jika Sekolahnya sendiri belum menerapkan Kurikulum Merdeka ini. Ia sendiri mengakui jika dirinya belum paham sama sekali Kurikulum tersebut. Dirinya juga mengungkapkan jika saat ini belum sama sekali di undang untuk sosialisasi terkait Kurikulum tersebut.
“Kalau kami di sekolah, belum menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Kami belum tahu dan belum daftar,” ucap Kepsek saat ditemui di ruangnya.
Katanya juga jika dirinya tidak lama lagi purna bakti. Saat ini ia hanya menunggu progres Kurikulum Merdeka ini di sekolah lain. ” Kesimpulannya kami belum tahu menahu proses kedepannya. Informasi yang kami terima hanya sedikit-sedikit saja dari teman teman kepala sekolah. Itupun tinggal 6 bulan lagi sisa saya di sekolah,” imbuhnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD A. Padri Padlang Noor mengakui jika penerapan Kurikulum Merdeka di Luwu masih minim sekali. Menurutnya Kementerian selama ini melakukan pelatihan ini hanya berupa zoom meeting yang dinilainya kurang efektif.
” Nah persolan sekarang, aplikasi Kurikulum Merdeka jor-joran melakukan Bimtek mulai Dinas, pengawas, kemudian Guru melalui zoom meeting, tetapi tidak maksimal,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 27 Juli 2022.
Di Luwu sendiri sambung A. Padri, baru sekali melakukan sosialisasi luring belum ada Bimtek entah dari Dinas ataupun sekolah. “Bimtek seperti menyusun Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran, RPP dan Pengembangan Modul Ajar belum ada. meskipun sudah melalui zoom Meeting, tapi belum maksimal,” tambahnhya.
Ia juga menilai, kurangnya sekolah dalam melakukan pendaftaran IKM ini karena cara pikir Kepala sekolah menimal diadakan Workshop dulu. “Karena di Workshop itu ada materi, ada bekerja. Kalau di zoom meeting hanya materi saja. Nah zoom meeting ketika diminta untuk memahami lebih lanjut, kita di suruh masuk link ini, masuk link itu, kendala utamanya adalah litarasi digital teman guru dan kepala sekolah masih kurang, ini persolan pentingnya,” tegas A. Padri.
Era digitalisasi istilah Kabid Pembinaan SD, antara di kota dan daerah seperti di Luwu itu berbeda. Sehingga, setelah diadakan sosialisasi pertama yang diselenggarakan salah satu penerbit buku itu, akan melanjutkan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Guru dan Kepala Sekolah di Luwu nantinya.
Sayangnya, Dinas Pendidikan Luwu untuk tahun ini belum menganggarkan khusus untuk Kurikulum Merdeka ini. Sehingga untuk meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru berupa workshop atau Bimtek kedepannya, hanya mengandalkan dana Bos dari pos anggaran Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru.
Peran Guru dalam Menyukseskan Kurikulum Merdeka Belajar.
Guru menjadi garda terdepan dalam menyukseskan penerapan kurikulum Merdeka Belajar di satuan pendidikan suatu daerah.
Kabar baiknya, di Luwu Calon Guru Penggerak (CGP) angkatan 5 sudah masuk tahap 2. Dalam tahap 2 ini ada sekitar 11 orang untuk Guru SD dan 13 orang untuk Guru SMP. Saat ini mereka menempuh pendidikan Guru Penggerak selama 6 bulan.
Sementara angkatan 7 sendiri sudah masuk tahap 1 untuk menuju tahap ke – 2. Jumlahnya sendiri, TK 1 orang, SD 21 orang, dan SMP 7 orang.
Guru Penggerak inilah yang nanti memiliki peran dalam berbagi ilmu kepada sesama rekan Guru dalam pengembangan pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar. Walau demikian, Ketua PGRI Luwu menyakini jika Guru-Guru di Luwu mampu beradaptasi dengan kurikulum baru ini.
Amang Usman Ketua PGRI Luwu, mengatakan jika sejatinya Guru harus siap menerima Kurikulum Merdeka Belajar. Namun menurutnya yang tidak kalah penting, ialah peran pemerintah daerah yang harus ikut andil dalam penerapannya.
“Guru-guru harus siap menerima Kurikulum Merdeka Belajar ini, makanya adanya Kurikulum Merdeka Belajar, pemerintah daerah harus memperhatikan ini,” tandasnya
Katanya juga, jika guru-guru yang tergabung dalam PGRI Luwu, Amang Usman menyakini jika tidak ada kendala dalam menerapkan kurikulum tersebut. Pasalnya, menurut Amang, Guru-guru di PGRI Luwu, pendidikan mereka rata-rata telah sarjana.
Namun, Mantan Kadis Pendidikan itu tidak menampik jika dalam kurikulum ini ada perubahan yang membuat para Guru harus beradaptasi dalam kegiatan ajar-mengajarnya.
“Meskipun dalam Kurikulum baru ini ada perubahan perubahan dalam metode mengajar. Guru pasti bisa. Saya rasa sudah tanggap dan cepat menangkap dalam memahami Kurikulum Merdeka ini. Apalagi saat ini ilmu teknologi sudah bisa diakses di handphone,” sambung Asman Usman.
Harapan Amang Usman: Semua Guru di Kabupaten Luwu baik tingkat TK sampai SMA yang tergabung dalam PGRI Luwu wajib memahami, cermati dan diterapkan. Harus belajar, karena hidup tidak berhenti belajar.”
Beberapa waktu lalu sejumlah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Pendidikan menghadiri sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar yang diselenggarakan salah satu penerbit buku di Hotel Subur, Jumat, 22 Juli 2022. Dr. Syamsul Alam M.Pd narasumber tunggal dalam kegiatan itu menyampaikan beberapa hal teknis dan non teknis dalam kurikulum ini.
Dalam kesempatannya kepada kami mengatakan jika sejatinya Guru saat ini harus proaktif dalam memahami kurikulum ini. Menurutnya semua materi Kurikulum Merdeka Belajar telah tersedia di platform yang dibuat Kemendikbudristek.
” Kan ada platform Merdeka Belajar. Semua materi kurikulum ini tersedia, sehingga Guru seharusnya membaca di platform itu. Yang penting mau belajar memahami semua materi yang ada, jika belum mengerti bisa ditanyakan fasilatornya,” ucap Syamsul.
Olehnya ia melanjutkan, jika kurikulum ini tidak terlaksana tanpa ada pelatihan, “ Makanya kita datang untuk memberikan pelatihan. Sebagai permulaan kita lakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Guru, Kepsek dan peserta lain jika kurikulum ini terbaik,” aku Syamsul
Karena kurikulum merdeka ini maksudnya bukan merdeka tidak mengajar tetapi guru merdeka dalam mengajar. Modul yang disiapkan boleh memodifikasi atau buat sendiri jadi pilihannya itu tiga. merdeka mengajar itu menyiapkan materi sesuai kebutuhan siswanya.
Di akhir wawancara kami, ia juga mengungkapkan kendala sekolah belum mendaftar atau gagal mendaftar. Kenyataanya sejak aplikasi itu dibuka pada bulan Maret masih banyak sekolah yang belum daftar, selanjutnya ketikan diperpanjang hingga bulan April keadaan juga sama.
“Jadi semua sekolah yang belum mendaftar itu di komunikasikan dengan BBPMP Sul-Sel untuk di data kemudian diberikan tindakan seperti diminta memilih salah satu pilihan atau kembali dibuka aplikasi itu. Harapan saya mudah-mudahan bisa dibuka kembali aplikasi itu,” tutup Syamsul. (Jayanto)
Komentar