Kabardedikan.com | Kepala Desa Buntu Nanna Darmawati Masri yang baru dilantik sebagai kades PAW yang menggantikan Masri Almarhum Suaminya, terus melakukan terobosan semenjak ia di Lantik, Seperti hari ini, Kamis, 15/04/21 Melepas Relawan pendataan data desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Relawan ini turun ke lapangan untuk melakukan pendataan di tiga Dusun yang ada di wilayah desa Buntu Nanna “Kami berharap Pokja relawan ini benar-benar melaksanakan pendataan sesuai petunjuk yang telah dibahas dalam kegiatan Bimtek yang telah di gelar beberapa hari yang lalu,” pungkas Darmawati kepada awak media kabardedikan.com
“Kepada Tim Relawan Pendata juga kami himbau agar bekerja secara sungguh-sungguh, mengambil data dengan Realita di lapangan serta bekerja disecara profesional dan Disiplin aturan,” Imbuh kades Darmawati
Darmawati Juga menyampaikan, pokja relawan pendataan berbasis SDGs Desa di Desa Buntu Nanna sebanyak 11 orang yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, karang taruna, Kadus, RT, mahasiswa, serta Tim Penggerak PKK.
Lebih lanjut dia menyampaikan, penduduk Desa Buntu Nanna mencapai sekitar 1803 jiwa yang kurang lebih terdiri dari 440 kepala keluarga.
“Untuk mensukseskan pendataan tahun 2021 ini maka atas nama pihak Pemdes Buntu Nanna kami mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat Desa Nanna agar dapat menerima Tim Pendata di rumah masing-masing dan memberi data yang akurat, data yang outentik sesuai dengan Fakta yang ada demi kelancaraan Proses Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun,”ungkap Darmawati
Sementara itu, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Ponrang, Iksan, SE saat di konfirmasi awak media kabardedikan.com mengatakan, Kecamatan Ponrang yang terdiri dari sepuluh desa sebagian sudah selesai menggelar bimtek dan Pokja Relawan sudah siap turun mendata.
“Hari ini Pokja Relawan SDGs Desa Buntu Nanna sudah siap turun untuk melaksanakan pendataan SDGs Desa,” ujarnya.
Lanjut Iksan mengatakn Pendataan SDGs Desa dengan metode partisipatoris ini di wilayah kec.Ponrangg di harapkan sudah rampung pada tanggal 15 Mei 2021, atau 15 hari lebih maju dari target nasional yaitu pada tanggal 31 Mei 2021
“Mendasari permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, output dari hasil pendataan ini akan menjadi dasar desa tetapkan kebijakan strategis pembangunan tahun anggaran 2022 yang nantinya dilegalisasi melalui Perdes RKPDesa”. Ujar iksan(Ddea)
